Dairi, Hanya hitungan hari lagi KPUD Dairi akan membuka pendaftaran
calon Bupati Dairi periode 2014-2019. Tentu
akan muncul berbagai tipe pemimpin yang akan meramaikan pertarungan pilkada.
Pro kontra atas pemerintahan telah terjadi di areal public semua itu didasarkan nilai puas atau tidak puas atas pemerintahan . Saatnya rakyat Dairi diberi kesempatan untuk menentukan sikap Momen sekali dalam lima tahun ini sejatinya harus digunakan rakyat untuk Dairi yang lebih baik.
Ketika Harga diri pemilih hanya dibandrol Rp. 50.000 maka jangan pernah bermimpi nasib Dairi akan berubah.
Pro kontra atas pemerintahan telah terjadi di areal public semua itu didasarkan nilai puas atau tidak puas atas pemerintahan . Saatnya rakyat Dairi diberi kesempatan untuk menentukan sikap Momen sekali dalam lima tahun ini sejatinya harus digunakan rakyat untuk Dairi yang lebih baik.
Ketika Harga diri pemilih hanya dibandrol Rp. 50.000 maka jangan pernah bermimpi nasib Dairi akan berubah.
Mendagri Gamawan Fauzi menyebutkan 291 kepala daerah
terlibat korupsi dan hal itu diakibatkan tingginya cost pilkada. Diperkirakan
hingga akhir tahun 2013 jumlah kepala daerah yang antri terlibat korupsi menncapai 300
orang. Menjadi kepala daerah sepertinya
jalan tol menuju penjara.
Berbagai tipe calon akan muncul semisal Pemimpin kosmetik
yang biasanya hanya pintar dalam pidato.
Pintar dalam bicara namun miskin dalam fakta . Pemimpin salon pandai ber make
up tebal untuk menutupi topeng ketidak mampuan. Janji hanya sebatas di bibir
tanpa fakta. Menebar senyum kala dekat kampanye dan menabur uang untuk membeli suara.
Rakyat hanya
dihargai dengan uang receh sekali dalam lima tahun. Dairi butuh pemimpin yang
total mengabdi bukan sosok gila kekuasaan hingga menghalalkan segala cara.
Hasil investigasi
Dairi Pers di beberapa desa diluar ibukota kecamatan di Dairi jumlah
pemilih pragmatis masih cukup besar. Mereka menggantungkan pilihan kepada calon
yang memberikan uang paling besar. Mereka menjatuhkan pilihan kepada calon yang
memberikan uang terbanyak. Bahkan moralitas rakyat pemilih rusak mungkin sudah terbiasa dengan sawer .
Trend
menerima uang dari semua calon juga bakal terjadi. Pemahaman sesat di tengah
masyarakat level bawah sedang
berlangsung yakni pilkada sesungguhnya
ajang panen uang sogok.
Pemahaman tentang demokrasi terus merosot bahkan kemiskinan
dijadikan tameng menghalalkan uang sogok dari para calon . Ungkapan “ Sahali do
dalam lima taon, bah ni kipas ma” masih sering terdengar di rakyat jelata.
Rakyat level bawah sanggup menggadaikan diri dengan bandrol 50.000 s/d 100.000.
Bahasa ini masih sering terdengar ditengah masyarakat dan penganutnya cukup
banyak.
Sementara itu pantauan Dairi Pers bagi masyarakat yang
tinggal di ibukota kecamatan seperti Sidikalang, Tigalingga, Sumbul dan
Parongil kesadaran akan money politik dalam pilkada sudah terasa. Warga di
daerah itu sebahagian besarnya telah menjadi pemilih modern dimana menentukan
pilihan berdasar kecakapan dan SDM vigur yang maju, Track record calon serta
program yang ditawarkan hingga siap menandatangani kontrak dengan rakyat akan
mundur jika program tidak tercapai.
Namun untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan dan pelosok
money politik masih dianggap sesuatu yang lumrah dalam pilkada. Pemilih untuk
pedesaan secara umum bersifat Primordial, sectarian dan mengutamakan hubungan
darah (marga) serta uang. Ironisnya
bahkan rakyat jelata sudah tidak perduli dengan calon yang tidak jelas, Track
recordnya yang buruk serta SDM calon yang dimajukan.
Tidak mempunyai program kerja tidak menjadi penilaian rakyat
namun yang menjadi penentu dipikirannya hanya sebatas mendapat uang sogok
pilkada.
Beberapa alasan rakyat
yang mengidolakan uang sogok pilkada yang berhasil dirangkum Dairi Pers
yakni Toh nanti setelah duduk tidak akan ingat rakyat jadi ada kesempatan uang
sogok yah langsung disambut saja. Alasan ke dua yang menjadi pembenaran yakni
kemiskinan dan yang ketiga sama sekali tidak percaya lagi kejujuran siapapun pemimpin sehingga ketika ada
kesempatan langsung dimanfaatkan.
Kalimat yang menyebutkan bupati juga cari uang
dan rakyat ketika ditawari juga cari uang sering terdengar dari rakyat.
Menyinggung kalau uang sogok pilkada yang diberikan kandidat
menjadi satu alas an sudah ratusan orang kepala daerah di Indonesia masuk
penjara karena korupsi tidak juga membuat rakyat sadar. Bahkan menyebut hal itu
menjadi urusan kepala daerah.
Sementara itu diperkirakan peluang mereka yang mempunyai
modal besar dalam pertarungan ini menjadi cukup besar ketika kondisi rakyat di
desa masih menderita bahkan tergolong miskin. Maka kesempatan calon kepala
daerah untuk membeli harga diri pemilih cukup tinggi di Dairi.(ES)
Sumber : http://www.samosironline.com
Sumber : http://www.samosironline.com
Comments
Post a Comment